KRISIS PERIKANAN MENGANCAM
Media Sultra, (, 1 - JAN - 2008 ; )
Menurunnya sumberdaya laut menyebabkan jarak tangkapan nelayan semakin jauh. Seringkali pula nelayan berebut wilayah tangkap dengan armada yang besar dan memiliki teknologi. “Susah, tidak sama lagi situasinya,” kata H Jumain, pengusaha pengumpul ikan yang mangkal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Ia bercerita, sekitar lima tahun silam dia bisa mengumpulkan hingga 10 gabus (per gabus Rp 25 ribu) sekali melaut. Penghasilannya Rp 25 juta dalam empat bulan. Namun sekarang ini sudah dua bulan melaut Ia belum dapat untung. Naiknya harga minyak tanah untuk bahan bakar juga memperparah keadaan. “Payah sekali, per hari biaya operasional Rp 300 ribu,” tuturnya.
Yeri, nelayan pancing cakalang juga mengeluh. Ia mengatakan pada tahun 2005 hasil tangkapan kapal dimana Ia kerja bisa mendapat sekitar 3 ton ikan. Tahun 2006, hasil tangkapan menurun jadi 1,5 ton. Tahun 2007, jatuh lagi menjadi rata-rata 500 kilogram sekali melaut. Kapal mereka bahkan telah melaut hingga ke perairan Bali dan Nusa Tenggara untuk mengejar cakalang.
Data yang dimiliki Tempat pelelangan Ikan (TPI) Kendari dari 2003-2005 menunjukkan penurunan yang tajam terkait hasil tangkapan nelayan dari tahun ke tahun.
Mayoritas Tangkapan Nelayan TPI di Kendari
Tahun 2003-2005
jenis ikan
2003 (kg)
2004
2005
kakap
1.414
560
486
kerapu
613
380
362
lencam
-
2.800
4.721
ekor kuning
7.724
-
3.860
Data Tempat Pelelangan Ikan
TPI Kendari menampung puluhan jenis ikan hasil tangkapan nelayan. Semua hasil tangkapan itu diakomodir untuk kebutuhan masyarakat lokal. Ir. Azai Kepala TPI Kendari menyatakan,keseluruhan ikan yang ditampung diakomodir tanpa mempersoalkan latar belakang apakah cukup ramah ketika ditangkap atau tidak. “Penanganannya rumit dan kami tak punya sumberdaya yang serius tangani hal ini,” kata Azai. Ia sendiri bisa membedakan ikan hasil bom dengan pancing biasa. “Kalau bom, badan ikan lembek dan insangnya banyak pasir,” katanya.
Krisis perikanan telah melanda. Tak hanya di keseluruhan belahan dunia, tapi juga Sulawesi Tenggara. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)Sultra, Ir. Askabul Kijo, dalam kurun beberapa tahun saja, masalah lingkungan laut terlihat dimana-mana yang diikuti dengan trend penggunaan bahan kimia dan bom untuk menangkap ikan.“Pulau Padamarang misalnya, telah mengalami kerusakan hampir 70% karena pengelolaan yang tak ramah,” katanya. Padamarang merupakan kawasan taman laut yang indah dan berpotensi menjadi bank ikan.
“Tak ramah” merupakan istilah yang sering digunakan untuk merujuk pengelolaan yang merusak lingkungan. Istilah ini bagi nelayan atau industri perikanan yang bekerja dengan alat semacam bom, racun atau alat tangkap lain yang berdampak by catch (membawa tangkapan lain yang tak disengaja dan bukan menjadi target, misalnya penyu, burung, lumba-lumba).
Pengelolaan yang merusak ini mengancam keberlangsungan sumberdaya perikanan. Balai Riset Perikanan Indonesia menunjukkan stok ikan di sejumlah wilayah perikanan menurun tajam, terutama yang jenis demersal, pelagis kecil dan besar serta udang.
Di Sulawesi Tenggara, perangkat aturan telah dibuat untuk mencegah kemungkinan ancaman krisis itu berlanjut. “Kami menerbitkan peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan disusul peraturan daerah tentang perizinan, mutu dan lainnya,” kata Askabul.
Dinas Kelautan dan Perikanan juga membentuk lembaga yang disebut Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Tugasnya menertibkan penangkapan ikan dan mendorong budidaya perikanan. Kelompok ini juga mengajak warga untuk ikut berpartisipasi menjaga sumberdaya laut.
Mencoba Berbagai Cara
Yayasan Bahari (YARI) merupakan lembaga swadaya yang konsen dibidang kelautan. Dalam kurun beberapa tahun, YARI melakukan pendampingan dengan prorgam Kelola Kawasan Laut (KKL) di wilayah laut Saponda. Program ini dimodifikasi sesuai tingkat pemahaman warga terutama nelayan. Di Saponda, program ini telah diikuti dengan peraturan desa bentukan warga yang intinya melarang pengelolaan perikanan yang merusak. “Dulunya desa itu marak dengan pelaku bom ikan,” kata Naslim.
Sayangnya, program ini justru tak mendapat respon dari Pemerintah. “Seharusnya komunikasi antara pemerintah dan pegiat di lapangan lebih intens, tapi kenyataanya itu tak terjadi,”kata Naslim. Pria sederhana ini khawatir mengingat usia pendampingan YARI pada sebuah kelompok desa biasanya tak panjang karena banyaknya pekerjaan lain yang juga menunggu.
DI Kaledupa, Forum Kahedupa Toudani (Forkani) bekerjasama Lembaga Darwin Initiative mencoba cara yang lebih sederhana untuk memperbaiki wajah perikanan wilayahnya. Diawali dengan penelitian secara bersama tahun 2005, dibantu beberapa ilmuwan dari Inggris yang kebetulan sedang berada di daerahnya itu. “Banyak nelayan kami yang khawatir melihat penurunan tangkapan, makanya berdasarkan hasil penelitian itu kami lalu mengubah alat tangkap,” kata La Beloro, Ketua Forkani.
Kalau dulunya sero yang dipakai memiliki mata jaring kecil, sekarang dimodifikasi lebih besar dan memungkinkan ikan-ikan kecil keluar saat terjaring tak sengaja di sero. “Target nelayan kan rata-rata ikan besar,” kata Beloro lagi.