KONFERENSI INTERNASIONAL HEART OF BORNEO +5 AND BEYOND 2012

Pemerintah Malaysia mendukung dilanjutkannya konservasi Heart of Borneo

“Konservasi hutan Heart of Borneo (HoB) merupakan sebuah persoalan lokal, nasional, regional dan bahkan internasional karena begitu beragam dan uniknya jajaran tumbuhan dan hewan di dalamnya.”

Demikian dikatakan oleh Menteri Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup, Deputi Menteri Sumberdaya dan Lingkungan Malaysia, pada acara penutupan Konferensi Internasional Heart of Borneo +5 and Beyond: “Shaping and nurturing Sabah’s future together, pada 7 November 2012 di Kota Kinabalu, Sabah.

Beliau mengatakan bahwa hutan HoB memiliki nilai penting untuk masyarakat dan negara-negara di Borneo, sebagai warisan alam berharga dan untuk produk dan jasa yang disediakan.

""Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan memandang HoB sebagai inisiatif penting yang secara langsung akan memberikan kontribusi terhadap perbaikan dalam pengelolaan hutan dan konservasi,"" katanya.

Kurup menambahkan bahwa seluruh negara mengakui pentingnya Inisiatif HoB dan menegaskan pentingnya inisiatif ini untuk terus ditempatkan dalam kerangka dan kebijakan pembangunan berkelanjutan pemerintah tiga negara.

Dukungan pemerintah negara bagian Sabah

Dukungan pemerintah negara bagian Sabah untuk HoB juga dengan jelas disuarakan oleh Datuk Yee Moh Cai, Deputi Chief Minister, yang menjadi pembicara di konferensi HoB tersebut.

Datuk Seri Musa Aman, yang mewakili Chief Minister Sabah, dalam pidatonya menyatakan bahwa Sabah akan terus mengupayakan yang terbaik dalam praktik terbaik tata kelola kehutanan dan konservasi.

Dinyatakan bahwa fokus utama dalam menggerakan keberlanjutan adalah restorasi dan membangun kembali kapasitas produksi dari hutan. Ini termasuk merasionalisasikan pemanfaatan lahan kehutanan dari perspektif sosial dan ekologi dan memanfaatkan jasa ekosistem yang disediakan oleh hutan dan keanekaragaman hayatinya.

“Pemerintah menyadari kebutuhan partisipasi yang lebih luas dari pemangku kepentingan dank arena itu mengadopsi sebuah program kemitraan yang terbuka dan luas pada tingkat lokal dan internasional merupakan bagian dari upaya kita untuk melembagakan konservasi dan pengelolaan hutan kita,” ujarnya.

Beliau mencatat bahwa ada banyak capaian Sabah sejak dimulainya HoB di tahun 2007. Kehutanan Sabah telah menerima dana melalui Kementerian Sumberdaya Alam dan Lingkungan untuk implementasi program HoB dalam mendokumentasikan keanekaragaman hayati berbagai hutan suaka dan kajian baseline sosial masyarakat sekitar.

Hingga saat ini, 17 hutan suaka telah disurvei dan hasilnya diintegrasikan ke dalam persiapan rencana pengelolaan hutan yang memandu praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan hutan, tambahnya.

Rekomendasi dari pertemuan tingkat tinggi HoB di konferensi Sabah

Sebagai bagian dari Konferensi HoB, sebuah pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin oleh Menteri Pariwisata, Budaya dan Lingkungan Sabah, Datuk Masidi Manjun, menghasilkan beberapa rekomendasi berikut untuk agenda pengembangan Inisiatif HoB ke depan:
 

1. Mengakui modal finansial dan modal human sebagai elemen utama kesuksesan Inisiatif HoB. Demikian pula dengan komunikasi dan kampanye kesadartahuan untuk menyebarkan informasi mengenai HoB
2. Mengakui capaian-capaian HoB dan mengapresiasi kepemimpinan Sabah dalam menggerakkan inisiatif HoB hingga sejauh ini, namun masih banyak lagi yang perlu dilakukan misalnya intervensi dalam kebijakan dan pelibatan sektor swasta. Kemitraan di dalam HoB dan dukungan kelembagaan merupakan hal yang penting.
3. HoB merupakan platform keberlanjutan yang terbuka. Opsi-opsi untuk memformalkan kemitraan ini, agar peningkatan tersebut bisa tercapai, perlu dieksplor secara terkoordinasi agar peluang-peluang global yang ada dapat dimanfaatkan.
4. Konektivitas dari global ke lokal serta pemasaran HoB merupakan paket investasi bagi investor asing.
5. Perlu ditingkatkannya kolaborasi antar pemerintah negara bagian dan federal dalam mewujudkan HoB, melalui Kementerian Sumberdaya dan Lingkungan serta Kementerian Keuangan.
6. Perlu ada kerangka peraturan untuk mendukung akuntabilitas sektor swasta, termasuk informasi bagaimana melakukan offset terhadap dampaknya dan mendorong investasi pada keanekaragaman hayati.