Kembali

© Chris J Ratcliffe/WWF-UK

Buah segar kelapa sawit.



Respon WWF-Indonesia terhadap Draf Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO Tahun 2020

Posted by Nur Arinta on 21 July 2020
Author by WWF-Indonesia

WWF-Indonesia menyampaikan dukungan dan apresiasi atas keinginan Pemerintah Indonesia memperkuat standar dan prosedur Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perkebunan dan perdagangan kelapa sawit. WWF-Indonesia juga menghargai upaya Pemerintah Indonesia meminta masukan secara terbuka dari para pihak untuk perbaikan sistem sertifikasi ISPO. Untuk diketahui, WWF-Indonesia menjadi salah satu organisasi non-pemerintah yang turut diundang dan telah pula memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis terhadap draft Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO yang dipaparkan pada acara konsultasi publik tanggal 18 Mei 2020 melalui media zoom meeting. 

Pengalaman berbagai pihak di tingkat tapak selama bertahun-tahun dalam pemenuhan standar pengelolaan perkebunan sawit yang baik merupakan masukan penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO yang baru. Kerja pendampingan pekebun dan praktik perkebunan yang baik, seperti pemetaan lahan pekebun, penerapan Good Agriculture Practice/GAP, identifikasi High Conservation Value/Nilai Konservasi Tinggi/NKT, pengembangan mekanisme human-wildlife conflict mitigation/mitigasi konflik manusia-satwa, dukungan penyusunan kebijakan perkebunan di landscape atau kabupaten/provinsi adalah pengalaman berharga di tingkat tapak dalam membuat keputusan dan membangun akuntabilitas sosial dalam merespon penyelenggaraan sertifikasi ISPO.  

Rangkuman pesan kunci yang disampaikan oleh WWF-Indonesia terkait pengaturan penyelenggaraaan Sertifikasi ISPO yang baru adalah sebagai berikut:

  1. Penentuan implementasi standar (penilaian kesesuaian) sebaiknya dititikberatkan pada penilaian berdasarkan capaian kinerja di tingkat tapak, tidak hanya fokus pada aspek pemenuhan hal yang bersifat dokumentasi. Dengan ini, capaian kinerja perusahaan dan pekebun akan memberikan dampak yang nyata bagi perbaikan lingkungan, sosial masyarakat, kesejahteraan pekerja serta keuntungan yang besar bagi pelaku usaha perkebunan;
  2. Mendorong pelaku usaha perkebunan agar patuh memenuhi segala kewajiban yang terkait dengan aspek legalitas perizinan serta aktivitas pengelolaan perkebunan baik aspek lingkungan hidup/konservasi maupun aspek sosial kemasyarakatan serta ketenagakerjaan;
  3. Memperkuat implementasi kebijakan moratorium kelapa sawit (Instruksi Presiden RI No. 8 Tahun 2018), serta implementasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) dalam Inpres No. 6 Tahun 2019 dalam Sertifikasi ISPO 2020, dengan memasukkan persyaratan bukti terbebas dari praktik beroperasi di dalam kawasan hutan dan lahan gambut baru bagi pelaku usaha perkebunan;
  4. Mengapresiasi masuknya perlindungan Kawasan yang Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dalam draf Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO 2020. Untuk itu perlu didorong agar perlindungan KBKT menggunakan panduan yang kredibel, diakui dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan;
  5. Mendorong perlindungan hak-hak pekerja sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk persyaratan bukti terbebas dari praktik mempekerjakan anak di bawah umur, serta peningkatan kesejahteraan pekerja perkebunan kelapa sawit yang diimplementasikan di semua level pekerjaan dan level pekerja (karyawan dan kontraktor);
  6. Agar tercipta kerja sama yang harmonis, mendorong implementasi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan/PADIATA atau Free, Prior and Informed Consent/FPIC di masyarakat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk dapat menyerap aspirasi maupun keinginan masyarakat lokal dan komunitas adat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka hidup dan berpenghidupan selama ini;
  7. Mendorong draf Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO 2020 untuk memperkuat implementasi sistem traceability (keterlacakan) tandan buah segar (TBS) dari hulu, yakni asal lokasi kebun sawit, hingga hilir di Pabrik Kelapa Sawit (PKS/mills), sehingga tidak ada keraguan terhadap asal usul TBS yang digunakan, meningkatkan keberterimaan dan daya saingnya di pasar nasional maupun internasional.

Respon WWF-Indonesia yang lebih rinci dapat diunduh pada tautan sebagai berikut:

Besar harapan kami masukan ini dapat berguna dan memperkaya pengembangan ISPO yang benar-benar menjamin tujuan pelaksanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terima kasih.

_______________________________________________________________________________________________________________

WWF-Indonesia response to Draft of 2020’s ISPO Certification

WWF-Indonesia highly supports and appreciates the Government of Indonesia’s determination to strengthen the standards and procedures of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) as part of the government’s efforts to improve oil palm plantations trading and management. WWF-Indonesia also respects that the Government of Indonesia openly seeks input from stakeholders to improve the ISPO certification system. WWF-Indonesia is one of the non-governmental organizations invited to participate and has provided both verbal and written input on the draft of ISPO Certification presented at the public consultation event on May 18th, 2020 through a media Zoom meeting.

Multi-year experience from various stakeholders at the site level in meeting the good management standards for oil palm plantations is an important input for improving the new ISPO Certification. Assistance for smallholders and good practices such as smallholders' land mapping, implementing Good Agriculture Practice (GAP), identification of High Conservation Value (HCV), development of human-wildlife conflict mitigation strategy and support for plantation policies development in the landscape or district/province are a valuable experience in making decisions and building social accountability in responding ISPO certification. 

The summary of key messages delivered by WWF-Indonesia on the arrangements for implementing new ISPO Certification are, as follows:

  1. Assessment on standard implementation (conformity assessment) should be emphasized on the performance achievements at the site level, instead of focusing only on fulfilling the administration papers. With this, performance of companies and smallholder will have a tangible impact on environmental improvement, social community, workers' welfare and large profits for grower businesses;
  2. Encouraging business actors to comply with all obligations related to the legal aspects of licensing and plantation management; both on the environmental/conservation aspects as well as social and employment aspects;
  3. Strengthening the implementation of oil palm moratorium policy (Indonesian Presidential Instruction No. 8 of 2018) as well as the implementation of National Action Plan for Sustainable Palm Oil (RAN KSB) in Presidential Instruction No. 6 of 2019 on the ISPO 2020 Certification by providing evidence of free operating practices in new forest and peatland areas for plantation businesses;
  4. Appreciating the incorporation of High Conservation Value (HCV) areas protection in the draft of ISPO 2020 Certification Implementation. Therefore, it is necessary to encourage HCV protection using credible guidelines that is recognized and supported by all stakeholders;
  5. Encouraging protection of workers' rights in accordance with applied laws and regulations, including providing evidence of no minor’s employment, as well as improving oil palm plantation worker’s welfare at all levels of work and labors (employees and contractors);
  6. In order to create harmonious cooperation, WWF Indonesia encourages the implementation of Free Initial Prior Informed Consent (FPIC) in the community by oil palm plantation companies so that the aspirations and desires of local and indigenous communities that already living in the area are valued and respected;   
  7. Encouraging the drafting of ISPO 2020 Certification to strengthen the implementation of traceability system of fresh fruit bunches (FFB) from upstream – origin of the location of oil palm plantations; to the downstream (Palm Oil Mills), so that there will be no hesitation regarding the origin of FFB as well as increasing the reception and competitiveness of palm oil in national and international markets.

A more detailed WWF-Indonesia response can be accessed at the following link:

We hope that this input can be useful and enrich the development of ISPO that truly guarantees the objective of implementing responsible and sustainable management in the oil palm plantations. 

Thank you.


Cerita Terkini

Pagelaran Dongeng Tesso Nilo: Belajar Mengenal Satwa, Bertutur dan Men

Dua kendaraan tampak berhenti tepat di gerbang pondok restorasi milik WWF yang terletak di Taman Nasional Tesso Ni...

Perempuan Perawat Alam

Kabut masih menyelimuti desa Ngarip pagi itu, saat puluhan perempuan berkumpul di ruangan kecil milik Koperasi Sri...

Konsultas Publik Rencana Pengelolaan dan Zonasi Laut di Sorong Selatan

10-15 Februari 2020, melalui dukungan Proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA), WWF-Indonesia beke...

Get the latest conservation news with email