Kembali

© WWF-Indonesia/Kusnanto

Kegiatan sosialisasi Perbup Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perlindungan Hiu dan Pari di Manggarai Barat.



Peran Aktif Masyarakat Dukung Keberlangsungan Hidup Hiu di Laut Manggarai Barat

Posted on 14 October 2020
Author by Kusnanto

Labuan Bajo, 28 Agustus 2020. Perairan Kabupaten Manggarai Barat, termasuk di dalamnya kawasan Taman Nasional Komodo, mempunyai keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Saat ini keindahan alam bawah laut dan biota laut di dalamnya menjadi aset penting yang menunjang roda ekonomi dari sektor pariwisata. Wisatawan yang datang ke Labuan Bajo tidak hanya penasaran dengan hewan Komodo, tetapi juga ingin menyelam untuk melihat hiu, pari manta, beragam jenis ikan lain dan keindahan terumbu karang. 

Beberapa jenis ikan hiu merupakan predator puncak dalam rantai makanan di ekosistem perairan laut. Hiu membantu mengatur dan menjaga keseimbangan ekosistem lautan. Fungsi keberadaan hiu di ekosistem perairan laut dan terumbu karang menjadi vital karena secara ekologis, hiu akan memangsa ikan lain yang sakit, tua atau lemah, sehingga populasi ikan yang dimangsa tetap sehat dan terjaga. Jika hiu hilang dari perairan, maka terdapat spesies tertentu di perairan yang menjadi dominan. Dominasi sebuah populasi ikan tertentu akan berdampak pada perubahan struktur komunitas dalam sebuah ekosistem. Dari fungsi tersebut diketahui bahwa lebih menguntungkan jika hiu dimanfaatkan sebagai objek wisata. Di satu sisi, untuk kepentingan nelayan secara berkelanjutan, nelayan dapat memanfaatkan sumber daya perikanan selain hiu, pari manta dan biota laut lainnya yang dilindungi.

Dalam rangka perlindungan hiu dan pari manta, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati Ikan Hiu dan Pari Manta sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Manggarai Barat. Ruang lingkup dari Perbup itu ialah; 1. perlindungan keanekaragaman hayati ikan hiu dan pari manta; 2. peran serta masyarakat, kerjasama, dan kemitraan; 3. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan; 4. larangan; dan 5. sanksi administratif dan pidana.

Secara sosial ekonomi, memanfatkan ikan hiu dan pari manta dalam keadaan hidup sebagai obyek wisata jauh lebih menguntungkan hingga mencapai 1 banding 12.300 dan bisa dinikmati oleh lebih banyak pihak di banding dalam keadaan mati (WWF-Indonesia, 2017). Namun demikian, di Manggarai Barat perdagangan ikan hiu masih terjadi sehingga bisa mengancam kelestarian hiu sebagai aset dan daya tarik wisata. Hal ini juga karena tidak semua jenis hiu saat ini dilindungi di tingkat nasional. Oleh karena itu, dengan adanya Perbup Manggarai Barat Nomor 18 Tahun 2019 ini patut diapresiasi dengan baik.

FGD (Focus Group Discussion) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui BP4D Kab. Manggarai Barat yang dihadiri oleh 6 perwakilan instansi/lembaga terkait meliputi Pemerintah Kabupaten dan Provinsi di antaranya Bappeda Kabupaten Manggarai Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Manggarai Barat, KCD KP Provinsi NTT wilayah Manggarai, Polres Manggarai Barat dan WWF-Indonesia. FGD dipandu oleh Agustinus Gias, Kepala Bidang ekonomi BP4D Kabupaten Manggarai Barat. Tujuan FGD ini adalah menyusun langkah teknis untuk mengimplementasikan Perbup tersebut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

Khaifin, Liaison Officer for West Manggarai WWF-Indonesia menuturkan walaupun telah dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Bupati tersebut di 4 kecamatan pesisir yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, masih ditemukan adanya penangkapan maupun perdagangan ikan hiu dan pari. Hasil pendataan yang dilakukan dalam kurun waktu September 2019-Juni 2020 menunjukkan rata-rata 19 ekor ikan hiu per bulannya didaratkan dan diperdagangkan di Kabupaten Manggarai Barat. Jumal ini menurun secara signifikan dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah sebanyak 188 ekor per bulan. Dapat dimaknai bahwa Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 18 Tahun 2019 cukup efektif dalam menekan aktivitas pendaratan dan perdagangan ikan hiu dan beberapa jenis ikan pari. Namun dengan masih adanya aktivitas pendaratan dan perdagangan ikan hiu serta beberapa jenis pari, menunjukkan masih diperlukannya langkah-langkah strategis lain agar masyarakat dapat lebih mematuhinya.

Kepala Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Wilayah Manggarai Barat menjelaskan bahwa perlu adanya kemitraan untuk mendukung upaya penegakan Perbup No. 18 Tahun 2019. Perlu adanya respon cepat terpadu, sebagaimana yang dilakukan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang yang membentuk Tim Respon Cepat penanganan Destructive Fishing di Kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu. 

Dalam kegiatan FGD (28/08/2020) hadir pula Wakil Kepala Polres Manggarai Barat yang menyampaikan jika ada kendala sosialisasi perbup ini di desa perisir, maka babinkabtibmas yang ada di desa pesisir siap mendukung membantu penyebarluasan informasi mengenai implementasi yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Implementasi dalam penyelidikan kasus yang tertuang dalam juklak dan juknis harus berkoordinasi dengan Polres Manggarai Barat.

“Tempo hari tanggal 5 Agustus 2020, kami bersama DKPP dan WWF-ID mendapatkan pedagang hiu yang kebetulan terjatuh di depan Kantor Polres Manggarai Barat, dan kami telah berkoordinasi dalam upaya penindakannya berupa sanksi administratif yaitu dengan dikeluarkannya surat teguran pertama oleh DKPP Kabupaten Manggarai Barat kepada pelaku. Dan beruntung saya bisa mengetahui informasi ini secara langsung dari rekan-rekan yang hadir di FGD ini”, lanjut pak Wakapolres Mabar.

DKPP Kabupaten Manggarai Barat yang diwakili oleh Bidang Perikanan Tangkap, juga sependapat dengan pihak KCD KP Provinsi NTT Wilayah Manggarai Barat dan Polres Mabar, bahwa dalam penyusunan juknis dan juklak yang sudah tersedia draftnya ini akan disempurnakan dengan peran aktif rekan-rekan dalam implementasi Perbup No. 18 tahun 2019. Terakhir dalam FGD ini di sampaikan oleh moderator bahwa dalam mendorong implementasi Perbup tersebut perlu didukung penganggaran dari Pemerintah.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

West Manggarai Community Active Role in Supporting Sharks Existence


The waters of the West Manggarai Regency, including the Komodo National Park area, have abundance source of marine biodiversity. Currently, the beauty of  underwater world and marine life are important assets that support the economy of the tourism sector. Tourists who come to Labuan Bajo are not only curious about Komodo dragons but also want to dive to be able to have a glimpse of sharks, manta rays, various types of other fish, and the beauty of coral reefs.

Several types of sharks are top predators in the food chain in marine ecosystems. Sharks help regulate and maintain the balance of the marine ecosystem. The function of sharks in marine and coral reef ecosystems is vital because ecologically, sharks will prey on other fish that are sick, old, or weak so that the preyed fish population remains healthy and maintained. If shark disappears from the water, then certain species in the waters will become dominant. The dominance of a particular fish population will have an impact on changes in community structure in an ecosystem. From this function, it is known that it is more profitable if sharks are used as a tourist attraction. On the one hand, for the benefit of fishermen in a sustainable manner, fishermen can utilize fishery resources other than sharks, manta rays, and other protected marine biota.

In the context of protecting sharks and manta rays, the West Manggarai Regency Government has issued a Regent Regulation Number 18 of 2019 concerning the Protection of Sharks and Manta Rays Biodiversity as a Tourist Attraction in West Manggarai Regency. The scope of the regulation are 1. protection of the biodiversity of sharks and manta rays; 2. community participation, cooperation, and partnership; 3. guidance, monitoring, evaluation, and supervision; 4. prohibition;  5. administrative and criminal sanctions.

Socio-economically, using sharks and manta rays alive as tourism objects is far more profitable, up to 1 in 12,300, and can be enjoyed by more parties than when they are dead (WWF-Indonesia, 2017). However, in West Manggarai, the shark trade still occurs, which can threaten the existence of sharks as an asset and a tourist attraction. This is also because not all shark species are currently protected at the national level. Therefore, the existence of West Manggarai Perbup Number 18 of 2019 deserves to be well appreciated.

FGD (Focus Group Discussion) held by the Government of West Manggarai Regency through BP4D West Manggarai  district which was attended by 6 representatives of related agencies/institutions including the District and Provincial Governments which comprise of Bappeda West Manggarai Regency, West Manggarai Regency Tourism Office, Food and Fisheries Security Service (DKPP) West Manggarai Regency, KCD KP NTT Province Manggarai Region, West Manggarai Police and WWF-Indonesia. The FGD was guided by Agustinus Gias, Head of the Economic Division of BP4D West Manggarai Regency. The objective of this FGD is to formulate technical steps to implement the Regent Regulation in the form of Implementation Guidelines and Technical Guidelines.

Khaifin, Liaison Officer for West Manggarai from WWF-Indonesia said that even though there had been socialization of the Regent Regulation in 4 coastal sub-districts in West Manggarai Regency, there were still fishing and trading of sharks and rays. The results of data collection conducted in the period September 2019-June 2020 showed that an average of 19 sharks per month landed and traded in West Manggarai Regency. This number decreased significantly compared to 2017 which amounted to 188 head per month. It can be interpreted that the West Manggarai Regent Regulation Number 18 of 2019 is quite effective in suppressing the landing and trading activities of sharks and several types of rays. However, the activity of landing and trading of sharks and several types of rays shows that other strategic steps are still needed so that the community can better comply.

The Head of the NTT Provincial Marine and Fisheries Office Branch Office for West Manggarai Region explained that there is a need for a partnership to support efforts to enforce Perbup No. 18 of 2019. There needs to be an integrated quick response, as was done by the Kupang National Marine Conservation Area that formed a Rapid Response Team for handling Destructive Fishing in the Savu Sea Marine National Park Area.

In the FGD activity (28/08/2020), the Deputy Head of the West Manggarai Police said that if there were problems with the socialization of this regulation in the coastal village, then Babinkabtibmas in coastal villages were ready to support the dissemination of information regarding implementation as outlined in the implementation guidelines (juklak) and technical instructions (juknis). Implementation in case investigations set out in the operational and technical guidelines must coordinate with the West Manggarai Police.

"On August 5, 2020, we together with DKPP and WWF-ID found a shark trader who happened to fall in front of the West Manggarai Police Office, and we have coordinated efforts to take action in the form of administrative sanctions, namely by issuing the first warning letter by DKPP West Manggarai Regency to the perpetrator. And fortunately, I can get this information directly from colleagues who attended this FGD, "continued the Deputy Chief of West Manggarai Police.

The West Manggarai Regency DKPP represented by the Capture Fisheries Sector, also agrees with the West Manggarai Barat Province KCD KP and West Manggarai Police that the preparation of technical guidelines and operational guidelines draft  will be perfected with the active role of related stakeholders to implement Regent Regulation  No. 18 of 2019. Finally, the FGD moderator conveyed that in encouraging the implementation of the regulation, the Government should support in terms of budgeting. 


Cerita Terkini

Pentingnya Laporan Progres Perbaikan bagi Anggota Seafood Savers

Fenomena praktik perikanan yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu urgensi WWF-Indonesia dalam mendirikan ...

Berbagi Ruang

https://www.youtube.com/watch?v=a0TzWVIpKa4...

Seafood Savers Dorong Kontribusi Asosiasi Chef Indonesia

Buyer (wholesaler, retailer, hotel and restaurant) sebagai pelaku dalam penyediaan hidangan boga bahari dalam usah...

Get the latest conservation news with email