Kembali

© WWF-Indonesia/Des Syafrizal

.



Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Induk Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah April-November 2020

Posted on 06 April 2020

Saat ini disadari atau tidak, strategi daerah dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan masih belum bersinergi dan belum memiliki dasar analisa yang bersifat menyeluruh. Misalnya, pertimbangan penentuan komoditas unggulan perkebunan yang belum berdasarkan pada analisa kesesuaian lahan, analisa ekonomi dan cost benefit analysis, analisa pertimbangan kondisi sosial dan pertimbangan pelestarian lingkungan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Untuk itu diperlukan dukungan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi perkebunan yang berkelanjutan sehingga bermanfaat optimal bagi masyarakat dan daerah tanpa harus mengorbankan kekayaan nilai sumber daya hutan dan lingkungan yang ada.

Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Induk Perkebunan untuk wilayah Kalimantan Tengah Periode April - November 2020 ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Jurisdiksi, dengan cara memberikan  “enabling legal situation” yang menjadi panduan atau arahan bagi pengambil keputusan dalam kebijakan-kebijakan terapan, serta implementasi di tingkat tapak oleh para pelaku perkebunan (petani kecil, private sector dan kalangan masyarakat sipil), sehingga implementasi perkebunan dengan komoditas utama dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, berkelanjutan dan memberikan manfaat hingga generasi ke generasi.

Penyusunan Rencana Strategis Perkebunan akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Penyusunan Rencana Strategis Perkebunan akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perusahaan/ Organisasi yang tertarik dapat mengikuti pengadaan ini dengan mengirimkan persyaratan sebagai berikut:

  1. Surat Penawaran Harga,
  2. Profil Perusahaan
  3. Proposal terkait anggaran, waktu kegiatan, metodologi, informasinya tenaga ahli dan latar belakangnya, dan informasi lainnya yang mendukung pekerjaan  ini.
  4. Dokumen Kualifikasi (templat ada pada tautan di bawah)
  5. Legalitas Perusahaan/Organisasi (Akte, SKT, NPWP, TDP/TDY, Domisili, atau NIB)

Temukan informasi mengenai detail pekerjaan dan templat dokumen kualifikasi di sini.

Persayaratan mohon dikirim ke email: [email protected] dengan Subject "Penyusunan Dokumen RENSTRA dan Rencana Induk Perkebunan Kalimantan Tengah" paling lambat Selasa, 14 April 2020.


Cerita Terkini

Orangutan Telah Kembali

Saya dan seorang kawan berhenti berjalan dan terdiam. Dihadapan saya, berjarak hanya sekitar 3 meter, satu individ...

Terima Kasih, Orangutan

Hari ini cuaca cerah. Kami menyusuri tepian sungai kecil di hutan rawa, berjalan dalam diam. Sungai-sungai ini ada...

Studi Indikator Ekologis: Skema Transfer Fiskal

Terhampar di sepanjang empat provinsi di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, penyelematan kawasan Ja...

Get the latest conservation news with email