Kembali

© Administrator

Administrator



Lokakarya Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan untuk Pengembangan Sektor Perikanan dan Pariwisata di NTT

Posted on 06 March 2019
Author by

Oleh: I Made Dharmajaya / MPA Coordinator Alor-Flotim
 


Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), didukung oleh WWF-Indonesia Lesser Sunda Program,menyelenggarakan lokakarya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Kota Kupang pada tanggal 26 Februari 2019 lalu. “Kegiatan ini merupakan strategi DKP NTT dalam menjawab visi dan misi Bapak Gubernur dalam mengembangkan sektor perikanan dan pariwisata di dalam kawasan-kasawan konservasi perairan daerah provinsi NTT,” ungkap Ganef Wurgiyanto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT saat membuka kegiatan lokakarya di Hotel Amaris Kupang.

Lokakarya ini diikuti oleh 15 peserta yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut (PRL) Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati laut (KKHL), Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Wilayah Kerja Kupang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi NTT, Biro Organisasi Sekretariat Daerah NTT, Biro Hukum Sekretariat Daerah NTT, perwakilan dari tujuh Kantor Cabang Dinas (KCD) DKP Provinsi NTT, DKP Kabupaten Alor, DKP Kabupaten Lembata, DKP Kabupaten Flores Timur, DKP Kabupaten Sikka, serta The Nature Conservation (TNC) sebagai perwakilan dari LSM lingkungan.

Setelah pembukaan, materi sesi pertama berupa pemaparan “Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan” oleh Bapak Amehr Hakim, Kepala Subdit Penataan Kawasan Konservasi. Lokakarya kemudian dilanjutkan dengan pemaparan sesi kedua oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Bapak Ganef Wurgiyanto dengan topik “Status pengelolaan dan kebijakan pengelolaan KKP Provinsi NTT setelah pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014”. Sesi presentasi kemudian ditutup oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor Rahmin Amahala dengan pembahasan “Pengalaman pembelajaran pengelolaan Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar sebelum pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014”. Setelah sesi pemaparan materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah.

Pada lokakarya ini, seluruh peserta diajak untuk menyusun peta jalan program percepatan penetapan tiga Kawasan Konservasi Perairan Provinsi NTT dan peta jalan mekanisme pengelolaan kolaboratif  Kawasan Konservasi Perairan yang telah ditetapkan.  Provinsi NTT sendiri memiliki empat Kawasan Konservasi Perairan: tiga kawasan belum ditetapkan dan satu kawasan telah ditetapkan pada tahun 2015 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kawasan yang belum ditetapkan, yaitu Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Lembata, Flores Timur, dan Kabupaten Sikka, sedangkan kawasan konservasi yang telah ditetapkan adalah SAP Selat Pantar Kabupaten Alor.

Kepala Subdit Penataan Kawasan Konservasi menyatakan bahwa penetapan kawasan dan mekanisme pengelolaan kolaboratif/kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan merupakan peningkatan aspek tatakelola kawasan konservasi. Dengan tatakelola yang baik, maka kawasan konservasi akan memberikan dampak maksimal dalam meningkatkan sektor perikanan dan jasa wisata untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal ini senada dengan visi misi Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2018 – 2023, khususnya pada misi 1 dan misi 2 RPJMD. Pada misi 1, dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (inclusive and sustainable development).

Misi ini merupakan kerangka acuan untuk melakukan kegiatan pembangunan sektor perikanan dan kepariwisataan yang berkelanjutan, dengan prinsip inklusif (melibatkan semua pemangku kepentingan) dan berkelanjutan yang merujuk pada empat pilar pembangunan ekonomi: aspek sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Kemudian, misi 2 RPJMD menjelaskan usaha pengembangan sektor pariwisata (Ring of Beauty) yang inklusif dan berkelanjutan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi NTT.

Project Executant WWF-Indonesia Lesser Sunda Program Muhammad Erdi Lazuardi menyatakan keterlibatan WWF-Indonesia dalam kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTT dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan dan pemanfaatan pariwisata secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, serta memastikan ekosistem dan biota laut di dalamnya terjaga baik.


Cerita Terkini

Menghidupkan Kembali Keseimbangan Ekosistem di Koto Panjang

Ketika menyebutkan nama Koto Panjang, informasi yang paling banyak didapatkan adalah tentang Pembangkit Listrik Te...

Menjadi Volunteer

Nama saya I Wayan Bayu Anggara, biasa dipanggil Wayan. Saya tinggal di Kota Pontianak. Saat ini saya adalah mahasi...

Nelayan Alor Pahami Pentingnya Lepaskan Penyu yang Tak Sengaja Tertang

Oleh: Veronica Louhenapessy (Fisheries Officer, WWF-Indonesia)Kesadaran masyarakat pesisir di wilayah SAP Selat Pa...

Get the latest conservation news with email