Laporan Evaluasi dari Implementasi RENSTRANAS HoB

Evaluasi terhadap Renstranas HoB 2015 – 2019 telah dilakukan bulan April – Mei 2019. Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan:

• Hasil Penilaian kinerja dari enak program utama Renstranas HoB;
• Uraian isu implementasi keberhasilan dan hambatan program selama lima tahun; dan
• Rekomendasi penyelenggaraan program untuk mencapai dampak yang lebih berarti ke depannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan atas data dan analisis kemudian disusun rekomendasi.

Dalam kaitan implemetasi Program dan Kegiatan Utama, keberhasilan yang dapat dicatat baik dari aspek kelembagaan maupun aspek implementasi adalah:

1. Telah terbangun lembaga yang menangani HoB baik di tingkat nasional maupun daerah;
2. Semua program dalam Renstranas HoB telah ada implementasinya. Dari 50 Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB, 37 di antaranya telah ada pelaksanannya;
3. Lembaga-lembaga non-pemerintah aktif mendukung kegiatan HoB.

Di samping keberhasilan, terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Renstranas HoB 2015 – 2019, yaitu:

1. Ada indikasi bahwa Renstranas HoB tidak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan Daerah;
2. Program HoB belum diintegrasikan ke dalam sistem penrencanaan dan anggaran di Kementerian/Lembaga dan Daerah;
3. Belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang dibangun untuk menjamin implementasi Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB;
4. POKJANAS telah berakhir masa kerjanya tanggal 15 April 2017.

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisis dapat dilihat dari dua aspek yaitu dari aspek kelembagaan dan dari aspek implementasi. Selain itu rekomendasi juga dapat dilihar dari aspek tingkat nasional dan daerah. Ada enam rekomendasi yang disampaikan sebagai hasil evaluasi ini, yaitu:

1. Menguatkan POKJANAS dan POKJA Daerah;
2. Mempercepat keluarnya Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Jantung Kalimantan;
3. Mengintegrasikan program HoB dalam sistem perencanaan dan penganggaran pada K/L dan daerah;
4. Mengalokasikan sumber daya untuk program HoB ‘on top’ dari Business as Usual;
5. Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat;
6. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah sejak tahap perencanaan.