Kembali

© Jürgen Freund / WWF

.



Ministry of Maritime Affairs Established 4 New Conservation Areas in Maluku

Posted on 15 July 2021
Author by Yayasan WWF Indonesia

Maluku Province gave good news about efforts in protecting marine ecosystems. On June 21, 2021, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia established four conservation areas proposed through the Maluku Governor's Letter Number 180/3036. These four areas are determined through KEPMEN KP Number 47 of 2021 concerning Conservation Areas in Lease Archipelago Waters in Maluku Province; KEPMEN KP Number 48 of 2021 concerning Conservation Areas in the waters of Ay Island and Rhun Island in Maluku Province; KEPMEN KP Number 49 of 2021 concerning Conservation Areas on Buano Island in Maluku Province; and KEPMEN KP Number 50 of 2021 concerning Conservation Areas in Waters in North Seram and North West Seram in Maluku Province.

With the establishment of the four conservation areas in Maluku, the number of protected areas in Indonesia increased by 267,260.44 hectares. This signifies a step forward for Indonesia in protecting at least 10% or 30 million hectares of its territorial waters as a commitment in the Aichi Target set out in the Convention on Biological Diversity. Maluku Province now has six conservation areas; In addition to the four areas, there are conservation areas in Kei Kecil and Koon that have been previously defined. The addition of this conservation area also supports the Maluku Province's plan to become a National Fish Barn. This is inseparable from the various potential natural resources available in these beautiful waters in eastern Indonesia.

The Conservation Area in Lease Waters has an area of 67,484.19 hectares which is divided into core zones (1,390.85 hectares); limited use zone (65,778.15 hectares); and another zone (315.19 hectares) which is designated for the rehabilitation zone, the port zone, and the sasi zone. The coral reef ecosystem in the Lease waters is in relatively good condition and has the potential as a diving tourism destination. Apart from coral reefs, sharks and turtles are also found in this location, which are also indicators of aquatic ecosystems health. 

The Aquatic Conservation Area in the waters of Pulau Ay and Pulau Rhun has an area of 61,178.53 hectares which is divided into core zones (876.90 hectares); limited use zone (60,198.80 hectares); and another zone (102.83 hectares) which is used as a port zone and a sasi zone. The potential in this area is coral reef ecosystems and high coral reef fish biomass, including the presence of napoleon fish and turtles which make this area important to be protected and has its own value for diving tourism.

The Aquatic Conservation Area on Buano Island has an area of 31,886.86 hectares consisting of a core zone (738.83 hectares); limited use zone (30,812.81 hectares); and another zone (335.22 hectares) which is used as a rehabilitation zone, a port zone, and a sasi zone. In this area there are mangrove forest ecosystems and coral reef ecosystems that are still naturally beautiful and need to be maintained for the sustainability of the surrounding coastal areas.

The Conservation Area in North Seram and North West Seram Waters has an area of 106,710.86 hectares which is divided into core zones (3,011.32 hectares); limited use zone (102,654.27 hectares); and other zones (1,045.27 hectares) which are allocated as rehabilitation zones and marine protected zones. Fisheries and tourism activities in this area are supported by the existence of coral reef ecosystems and associated mangrove forest ecosystems.

In addition to environmental potential, customary values also have their own role as a tourist attraction and strengthen the management of water areas. One of them is the sasi tradition, which regulates the use of natural resources at certain times as an effort to conserve nature. The sasi tradition is one proof of the harmony of the community with the surrounding natural environment. In addition to the community, appreciation also needs to be conveyed to all parties who have been involved and supported conservation efforts in Maluku, namely the central government, Maluku provincial government, Central Maluku district government, West Seram district government, village governments, traditional leaders, community leaders, religious leaders, universities, USAID SEA, Coral Triangle Center (CTC), WWF Indonesia Foundation, LPPM and all parties involved either directly or indirectly.

The conservation journey in Maluku has not ended after the determination of the four conservation areas. There are still many things that need to be done to continue ecosystem conservation efforts in the four areas, such as assigning conservation area managers; preparation of conservation area management plans; socialization to the community; and implementation of conservation area management activities in accordance with the planning document. It is hoped that the existence of the conservation area can have a positive impact on the welfare of the people of Maluku and at the same time protect the natural resources and biodiversity contained therein.

WWF Indonesia with the Maluku Provincial government is committed to continuing the sustainable and prosperous management of marine and fishery resources through management of conservation areas, protection of protected species, improvement of fisheries governance, development of responsible marine tourism and strengthening of coastal indigenous communities. We hope that we can bring sustainable marine and fisheries development to the Land of the Kings soon.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

KKP TETAPKAN 4 KAWASAN BARU DI MALUKU

Kabar baik mengenai upaya perlindungan ekosistem laut kali ini datang dari Provinsi Maluku. Pada tanggal 21 Juni 2021 yang lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menetapkan empat kawasan konservasi yang diajukan melalui Surat Gubernur Maluku Nomor 180/3036. Keempat kawasan ini ditetapkan melalui KEPMEN KP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lease di Provinsi Maluku; KEPMEN KP Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Ay dan Pulau Rhun di Provinsi Maluku; KEPMEN KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Pulau Buano di Provinsi Maluku; dan KEPMEN KP Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Seram Utara dan Seram Utara Barat di Provinsi Maluku. 

Dengan penetapan keempat kawasan konservasi di Maluku, jumlah wilayah yang dilindungi di Indonesia bertambah sejumlah 267.260,44 hektar. Hal ini menandakan satu langkah kemajuan Indonesia dalam melindungi setidaknya 10% atau 30 juta hektar dari luas perairannya sebagai komitmen dalam Aichi Target yang ditetapkan pada Convention on Biological Diversity. Provinsi Maluku kini memiliki enam kawasan konservasi; di samping keempat kawasan tersebut, terdapat kawasan konservasi di Kei Kecil dan Koon yang telah ditetapkan sebelumnya. Penambahan kawasan konservasi ini juga mendukung rencana Provinsi Maluku yang dicanangkan sebagai Lumbung Ikan Nasional. Hal ini tidak lepas dari berbagai potensi sumber daya alam yang tersedia di perairan nan indah di timur Indonesia ini.

Kawasan Konservasi di Perairan Lease memiliki luas wilayah sebesar 67.484,19 hektar yang dibagi menjadi zona inti (1.390,85 hektar); zona pemanfaatan terbatas (65.778,15 hektar); dan zona lain (315,19 hektar) yang diperuntukkan untuk zona rehabilitasi, zona pelabuhan, dan zona sasi. Ekosistem terumbu karang di perairan Lease berada dalam kondisi yang relatif masih baik dan berpotensi sebagai destinasi wisata penyelaman. Selain terumbu karang, di lokasi ini juga banyak ditemukan hiu dan penyu yang juga menjadi indikator kesehatan ekosistem perairan. 

Kawasan Konservasi Perairan di Perairan Pulau Ay dan Pulau Rhun memiliki luas wilayah sebesar 61.178,53 hektar yang dibagi menjadi zona inti (876,90 hektar); zona pemanfaatan terbatas (60.198,80 hektar); dan zona lain (102,83 hektar) yang digunakan sebagai zona pelabuhan dan zona sasi. Potensi yang terdapat di wilayah ini adalah ekosistem terumbu karang dan biomassa ikan karang yang tinggi, termasuk keberadaan ikan napoleon dan penyu yang menjadikan kawasan ini penting untuk dilindungi dan memiliki nilai tersendiri untuk wisata penyelaman. 

Kawasan Konservasi Perairan di Pulau Buano memiliki luas wilayah sebesar 31.886,86 hektar yang terdiri dari zona inti (738,83 hektar); zona pemanfaatan terbatas (30.812,81 hektar); dan zona lain (335,22 hektar) yang digunakan sebagai zona rehabilitasi, zona pelabuhan, dan zona sasi. Di wilayah ini terdapat ekosistem hutan mangrove dan ekosistem terumbu karang yang masih asri dan perlu dijaga untuk kelangsungan wilayah pesisir sekitarnya.  

Kawasan Konservasi di Perairan Seram Utara dan Seram Utara Barat memiliki luas wilayah sebesar 106.710,86 hektar yang dibagi menjadi zona inti (3.011,32 hektar); zona pemanfaatan terbatas (102.654,27 hektar); dan zona lain (1.045,27 hektar) yang dialokasikan sebagai zona rehabilitasi dan zona daerah perlindungan laut. Aktivitas perikanan dan pariwisata di wilayah ini didukung oleh keberadaan ekosistem terumbu karang dan ekosistem hutan mangrove yang saling berasosiasi. 

Selain potensi lingkungan, nilai adat juga memiliki peran tersendiri sebagai daya tarik wisata dan penguatan pengelolaan wilayah perairan. Salah satunya adalah tradisi sasi, yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam pada waktu tertentu sebagai upaya pelestarian alam. Tradisi sasi menjadi salah satu bukti keselarasan masyarakat dengan lingkungan  alam di sekitarnya. Selain masyarakat, apresiasi juga perlu disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung upaya konservasi di Maluku yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi Maluku, pemerintah kabupaten Maluku Tengah, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, pemerintah desa,, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi, USAID SEA, Coral Triangle Center (CTC), Yayasan WWF Indonesia, LPPM dan semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Perjalanan konservasi di Maluku belum usai setelah penetapan keempat kawasan konservasi tersebut. Masih banyak hal yang harus dikerjakan untuk meneruskan upaya konservasi ekosistem di keempat wilayah itu, seperti penugasan pengelola kawasan konservasi; penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi; sosialisasi kepada masyarakat; dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan dokumen perencanaan. Harapannya, keberadaan kawasan konservasi bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Maluku dan sekaligus melindungi sumber daya alam serta keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya.

Yayasan WWF Indonesia berkomitmen untuk terus bersama-sama pemerintah Provinsi Maluku mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari, berkelanjutan dan sejahtera melalui pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan spesies dilindungi, perbaikan tata kelola perikanan, pembangunan pariwisata bahari yang bertanggung jawab dan penguatan masyarakat adat pesisir. Semoga pembangunan kelautan dan perikanan yang lestari dapat segera kita hadirkan di Negeri Raja-Raja ini.



Cerita Terkini

Berkenalan dengan Sudin, Kewang Laut Pulau Buano

Pulau Buano adalah salah satu pulau besar yang dikelilingi berbagai gunung dan berbagai pulau kecil yang berada di...

Dukung Pelaku Usaha Budi Daya Rumput Laut melalui Pelatihan Sekolah Ta

PT Bank HSBC Indonesia dan Yayasan WWF Indonesia bekerja sama untuk mendorong sustainable sourcing pada industri r...

Kelompok Penjaga Laut Menarbu

Kelompok Pengelola Sasi Kampung Menarbu merupakan suatu kelompok masyarakat diangkat dengan SK Kepala Kampung Mena...

Get the latest conservation news with email