PRESS RELEASE

THE MINISTRY OF MARINE AND FISHERIES AFFAIRS CALLS ALL PARTIES TO JOIN FORCE IN CONSERVING SHARKS AND RAYS

JAKARTA (7/4) – The biological characteristics of slow sexual maturity, low fecundity, and slow growth make sharks and rays vulnerable to extinction. Therefore, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) at the 3rd Shark and Ray Symposium in Indonesia invite various stakeholders to work together to synergize in conserving sharks and rays in Indonesia.

In line with the direction of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Sakti Wahyu Trenggono to manage fishery resources, including sharks and rays, sustainably for the welfare of coastal communities, Director General of Marine Spatial Management, Tb. Haeru Rahayu said that sharks and rays are some of the most important marine biological resources. Their role in aquatic ecosystems and contribution to coastal communities’ economies is very significant.

"Their presence in waters is one of the key indicators of marine health," said Tebe when giving a statement in Bandung.

Recognizing the importance of the existence of sharks and rays, Tebe emphasized that KKP through the Directorate General of PRL has included sharks and rays into 20 types of fish for national conservation targets in 2020-2024. Moreover, sharks and rays have become an international issue since the inclusion of several species of sharks and manta rays in the Appendix to the Convention on Trade in Endangered Fauna and Flora/CITES because of the high utilization rate of these fish both as target catch and bycatch.

"The Indonesian government is very serious about dealing with the presence of sharks and rays through several policies relating the development of conservation areas, protection of certain endangered shark and ray species, and regulation of utilization through quotas," said Tebe.

Tebe added that the shark and ray symposium which was held virtually on 7-8 April 2021 with the support of the WWF Indonesia Foundation was also part of the sharks and rays conservation efforts in Indonesia.

“This symposium is one of our efforts to gather scientific input for sharks and rays conservation policies in Indonesia. This activity is also part of the implementation of the National Action Plan for Conservation,” he added.

In the same forum, the Head of the Marine and Fisheries Human Resources Research Agency (BRSDM KP), Sjarief Widjaja explained that BRSDMKP continues to support shark and ray research. One of them is by studying and describing areas that are habitats for sharks and rays in the Republic of Indonesia Fisheries Management Area (WPPNRI) 572.

"Based on the fishermen's catch and habitat analysis, the Lampung waters used as the study area are strongly suspected of being the nursery ground for sharks and rays," said Sjarief.

Sjarief hoped that the information produced would become a recommendation for sharks and rays conservation and management strategies, especially in the Waters of WPPNRI 572. Furthermore, Sjarief invited various stakeholders to collaborate on sharks and rays research to support the conservation and sustainable use of sharks and rays.

Meanwhile, the CEO of the WWF Indonesia Foundation, Dicky P. Simorangkir said that the toughest challenge in the conservation of this species is the data that is difficult to obtain, while the data is very important to develop an effective conservation action plan.

“Through this shark and ray symposium, we hope to collect a lot of information about the population and behavior of this species from all corners of Indonesia. Our sea is very wide, we need collaboration from all parties, starting from fishermen, fishery extension officers, students, to dive tourism managers with sharks, "he explained.

The third sharks and rays symposium in Indonesia with the theme “Strengthening Collaboration and Synergy in Shark and Ray Management” managed to gather more than 100 speakers containing 3 paper themes that generally reflect issues and challenges in sharks and rays management, namely biology and ecology of the source. resources, social economy, management, and conservation.

In addition to presenting the Director-General of PRL, the Head of BRSDMKP, and the CEO of the WWF Indonesia Foundation as keynote speakers, several competent speakers from within and outside the country were also present, including from LIPI, KKP, Traffic, and the Global Shark Trend Team.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

KKP AJAK SEMUA PIHAK BERSINERGI LESTARIKAN HIU DAN PARI

JAKARTA (7/4) – Karakter biologis yang lambat matang seksual, fekunditas rendah, dan pertumbuhan yang lambat membuat hiu dan pari rentan mengalami kepunahan. Karenanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Simposium Hiu dan Pari di Indonesia ke-3 mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama bersinergi melakukan konservasi hiu dan pari di Indonesia. 

Sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengelola sumber daya perikanan, termasuk hiu dan pari, secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), Tb. Haeru Rahayu mengatakan hiu dan pari merupakan salah satu sumber daya hayati laut yang sangat penting. Perannya bagi ekosistem perairan dan kontribusinya bagi ekonomi masyarakat pesisir sangat signifikan. 

“Keberadaan jenis ikan ini di suatu perairan merupakan salah satu indikator kunci kesehatan laut,” ujar Tebe saat memberikan keterangan di Bandung.

Menyadari pentingnya keberadaan hiu dan pari, Tebe menegaskan KKP melalui Ditjen PRL telah memasukan hiu dan pari ke dalam 20 jenis ikan yang menjadi target konservasi nasional pada tahun 2020-2024. Terlebih, hiu dan pari telah menjadi isu internasional sejak masuknya beberapa jenis hiu dan pari manta dalam Apendiks Konvensi Perdagangan Fauna dan Flora Terancam Punah/CITES sebagai akibat tingginya tingkat pemanfaatan ikan tersebut baik sebagai tangkapan target maupun tangkapan sampingan (bycatch).

“Pemerintah Indonesia sangat serius menangani keberadaan hiu dan pari melalui sejumlah kebijakan termasuk pengembangan kawasan konservasi, perlindungan jenis ikan hiu dan pari tertentu yang terancam punah dan pengaturan pemanfaatan melalui kuota,” tegas Tebe.

Tebe menambahkan, Simposium hiu dan pari yang dihelat secara virtual pada 7-8 April 2021 dengan dukungan Yayasan WWF Indonesia juga merupakan bagian dari upaya konservasi hiu dan pari di Indonesia.

“Simposium ini merupakan salah satu upaya kita dalam rangka mengumpulkan masukan ilmiah untuk kebijakan konservasi hiu dan pari di Indonesia. Kegiatan ini juga bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Konservasi yang telah disusun,” imbuhnya.

Dalam forum yang sama, Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), Sjarief Widjaja menjelaskan dukungan riset hiu dan pari terus dilakukan oleh BRSDMKP. Salah satunya dengan menelaah dan mendeskripsikan daerah-daerah yang menjadi habitat asuhan hiu dan pari di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572.

“Berdasarkan hasil tangkapan nelayan dan analisis habitat maka, perairan Lampung yang dijadikan area kajian diduga kuat sebagai habitat asuhan (nursery ground) hiu dan pari,” kata Sjarief. 

Sjarief berharap Informasi yang dihasilkan akan menjadi bahan rekomendasi strategi konservasi dan pengelolaan hiu dan pari, khususnya di Perairan WPPNRI 572. Lebih lanjut, Sjarief mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan kolaborasi riset hiu dan pari guna mendukung konservasi dan pemanfaatan hiu dan pari berkelanjutan.

Sementara itu, CEO Yayasan WWF Indonesia, Dicky P. Simorangkir mengatakan tantangan terberat dalam konservasi jenis ini adalah data yang sulit diperoleh, sementara data tersebut sangat penting untuk menyusun rencana aksi konservasi yang efektif. 

“Lewat simposium hiu dan pari ini kami harap dapat mengumpulkan banyak informasi mengenai populasi dan perilaku spesies ini dari seluruh pelosok Indonesia. Laut kita sangat luas, kita perlu kolaborasi dari semua pihak, mulai dari nelayan, petugas penyuluh perikanan, mahasiswa, sampai pengelola wisata selam bersama hiu,” urainya.

Simposium hiu dan pari di Indonesia ketiga yang mengusung tema “Penguatan Kolaborasi dan Sinergi dalam Pengelolaan Hiu dan Pari" berhasil mengumpulkan lebih dari 100 pemakalah yang memuat 3 tema makalah yang secara umum mencerminkan isu dan tantangan dalam pengelolaan hiu dan pari,  yaitu biologi dan ekologi sumber daya; sosial ekonomi; pengelolaan dan konservasi.

Selain menghadirkan Dirjen PRL, Kepala BRSDMKP, dan CEO Yayasan WWF Indonesia sebagai pembicara kunci, turut hadir beberapa pembicara kompeten dari dalam dan luar negeri termasuk dari LIPI, KKP, Traffic, dan Global Shark Trend Team.