Kembali

© Yayasan WWF Indonesia/Agri Aditya

Foto bersama dalam Pertemuan Kemitraan.



Jalan Panjang Menuju KKPD Paloh: Kerja Bersama Menggandeng Mitra

Posted on 13 January 2021
Author by Hendro Susanto & Agri Aditya Fisesa

Kabar baik itu datang di awal tahun 2017. Tertanggal 21 Februari 2017, Gubernur Kalimantan Barat mendatangani Surat Keputusan dengan Nomor: 193/DKP/2017 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) di Provinsi Kalimantan Barat. Surat Keputusan tersebut telah dikirimkan pada 8 Mei 2017 ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan Nomor: 523/507/DKP-KP3K tentang Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Dalam surat keputusan tersebut tercantum pencadangan 4 kawasan konservasi perairan di Kalimantan Barat, yaitu KP3K Taman Pesisir Paloh di Kabupaten Sambas, KP3K Taman Pulau-Pulau Kecil Randayan di Kabupaten Bengkayang, KP3K Taman Pesisir Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya, serta KP3K Taman Pulau-Pulau Kecil Kendawangan di Kabupaten Ketapang dengan total luasan mencapai 740 ribu hektar.

Sejatinya inisiasi pencadangan sudah dimulai sejak tahun 2009 di tingkat Kabupaten Sambas, kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Sambas pada tahun 2013. Namun, perubahan kewenangan bidang kelautan ditarik ke pemerintah provinsi, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan provinsi semula dari 4-12 mil, kini diperluas menjadi 0-12 mil.

Lebih dari 10 kali pertemuan mitra yang dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2017, diinisiasi baik oleh DKP Kalbar, BPSPL Pontianak, serta Yayasan WWF Indonesia. Dengan tujuan perumusan kajian serta inisiatif pencadangan yang kemudian diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk ditandatangani.

Setelah pencadangan, tantangan selanjutnya mendorong penetapan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selain itu, perlu memastikan seluruh Kawasan konservasi perairan terakomodir didalam dokumen RZWP3K Kalbar. Serta mendorong percepatan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi (RPZ), sebagai salah satu syarat penetapan. 

5 Agustus 2017, diadakan rapat konsolidasi di DKP Kalbar yang membahas mengenai rencana penyusunan dokumen RZWP3K Kalimantan Barat. DKP Kalbar diberikan mandat oleh Gubernur Kalimantan Barat untuk menjadi Ketua Kelompok Kerja dan Tim Teknis dalam penyusunan dokumen tersebut, tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 321 / DKP / 2017.

Setelah tim pokja dan tim teknis terbentuk, dilakukan beberapa kali pertemuan untuk pengumpulan data sekunder yang dihadiri dari berbagai pihak yang berkepentingan di wilayah kerja pesisir Kalimantan Barat, antara lain Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kalimantan Barat, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat. Masing-masing menyampaikan data pendukung yang akan diakomodir dalam Dokumen Awal RZWP3K Kalbar.

Pemaparan Laporan Antara dilaksanakan pada September 2017, membahas hasil survei dan kajian tim konsultan serta data pendukung dari instansi dan stakeholder terkait. Pembahasan juga mengenai peta alokasi pemanfaatan ruang laut. Terdapat perbedaan luasan pada usulan KKPD Paloh yang luasnya mencapai 150 hektar sedangkan pada Surat Keputusan Gubernur hanya mencapai 105.252,79 ha sehingga diusulkan dalam berita acara Laporan Antara agar dapat ditindaklanjuti.

Setelah konsultasi teknis dokumen awal di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada awal Oktober 2017 oleh DKP Kalimantan Barat, Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat dan Konsultan (TA GIS/PWK, Ass. TA GIS, Kartografer), maka diadakan konsultasi publik pertama yang membahas tentang Dokumen Awal penyusunan RZWP3K Kalimantan Barat. WWF memberikan masukan mengenai spesies (penyu, lumba-lumba, porpoise), jalur migrasi (pesut), profil kawasan Paloh, alur pelayaran, peta pencadangan KKPD dan zonasinya, kajian biota spesies laut dilindungi, isu bycatch, ekosistem (mangrove, lamun, terumbu karang, pantai, estuaria), dan 3 pilar konservasi (Keberlanjutan, Kedaulatan, dan Kesejahteraan).

Awal Desember 2017, WWF yang tergabung dalam Kelompok Kerja dan Tim Teknis RZWP3K Kalimantan Barat, meninjau kembali draft Dokumen Antara dan Peta Alokasi Ruang yang telah disesuaikan dengan masukan dan saran saat Konsultasi Publik Dokumen Awal, sebelum dibahas kembali pada Konsultasi Publik kedua pada tanggal 6 Desember 2017. Pada peninjauan tersebut dibahas kembali mengenai KKPD di Kalbar, terjadi penambahan jumlah dari SK Pencadangan, dari 4 menjadi 5 Kawasan. Luasan KKPD juga mendapat penyesuaian berdasarkan analisa konflik yang dilakukan, dari 744.636 hektar menjadi 645.428 hektar.

Proses selanjutnya berupa revisi dan konsultasi dokumen di kementerian terkait sebelum diusulkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kalimantan Barat. Akhir Desember 2018 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sudah masuk dalam prolegda dan dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat. Awal tahun 2019 RZWP3K Kalimantan Barat dijadikan Peraturan Daerah Kalimantan Barat dengan Nomor 1 tahun 2019.


Cerita Terkini

TK Quantum Indonesia Mengenal Orangutan Melalui Permainan Engklek Bers

Oleh: Nabila Batari (Volunteer Panda Mobile)Terkadang kita lupa bahwa fungsi hutan bukan hanya untuk manusia,...

Panda Mobile Ajak Siswa Springfield International School Jaga Laut

Laut adalah badan air asin besar yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Laut saling berhubung...

Awasi Kawasan Konservasi, Pemerintah Provinsi NTT Bentuk 7 Kantor Caba

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemrov. NTT) berkomitmen untuk membentuk kantor cabang Dinas Kelautan dan...

Get the latest conservation news with email