Kembali

© Jürgen Freund / WWF

.



Dicari: Konsultan Penyusunan Rencana Induk Perkebunan Kabupaten Melawi

Posted on 08 May 2020

Kebijakan pemerintah pusat dewasa ini mengarah pada peningkatan investasi untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Salah satu investasi itu adalah investasi berbasis lahan pada sub-sektor perkebunan dengan pelaku utama perusahaan-perusahaan besar maupun masyarakat. Salah satu prinsip dalam pengembangan perkebunan adalah perkebunan berkelanjutan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip profit, people, and planet. Tentu untuk mengembangkan perkebunan berkelanjutan tersebut dibutuhkan sebuah rencana perkebunan komprehensif yang didukung dengan kajian-kajian akademis dan ilmiah.

Hal ini, sejalan dengan mandate dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan perencanaan perkebunan diwujudkan dalam bentuk rencana perkebunan, dan Pasal 9 Ayat (2) Huruf c menyebutkan rencana perkebunan kabupaten/kota disusun oleh bupati/wali kota. Rencana perkebunan  ini untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan yang terdiri dari atas perencanaan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Kabupaten Melawi merupakan kabupaten di wilayah timur Provinsi Kalimantan Barat yang orientasi pembangunannya bersandar pasa sub-sektor perkebunan. Di sisi lain komitmen Kabupaten Melawi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan perkebunan berkelanjutan cukup kuat. Namun, perencanaan kawasan perkebunan secara spesifik belum terakomodir dalam pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Melawi Tahun 2016-2036 sehingga arahan pemanfaatan lahan untuk komoditas perkebunan perlu direncanakan melalui penyusunan rencana perkebunan.

Tujuan dari penyusunan rencana perkebunan Kabupaten Melawi diantaranya: Kesatu, menyelaraskan kebijakan tingkat nasional, propinsi dan kabupaten untuk pengembangan perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Melawi; Kedua, memberikan arahan kebijakan, rencana pengembangan dan program penyelenggaraan perkebunan yang berkelanjutan di Kabupaten Melawi; Ketiga, mengidentifikasi kawasan perkebunan sebagai rujukan penentuan alokasi kawasan perkebunan pada saat Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Melawi; Keempat, mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, ekonomi dan social (kearifan lokal serta partisipasi masyarakat adat) pada rencana perkebunan; dan Kelima, memberikan arahan untuk peningkatan kinerja pengembangan kawasan perkebunan secara terukur.

Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Dinas Pangan dan Perkebunan bekerja sama dengan WWF-Indonesia untuk melakukan penyusuan dokumen Rencana Perkebunan Kabupaten Melawi.

Perusahaan/ Organisasi yang tertarik dapat mengikuti pengadaan ini dengan mengirimkan persyaratan sebagai berikut:

  1. Surat Penawaran Harga,
  2. Profil Perusahaan
  3. Proposal terkait anggaran, waktu kegiatan, metodologi, informasi tenaga ahli dan latar belakangnya, dan informasi lainnya yang mendukung pekerjaan  ini.
  4. Dokumen Kualifikasi (templat ada pada link di bawah)
  5. Legalitas Perusahaan/Organisasi (Akte, SKT, NPWP, TDP/TDY, Domisili, atau NIB).

Untuk detail pekerjaan (TOR) dan templat dokumen kualifikasi dapat dilihat di sini

Informasi terkait tender maupun pengiriman persayaratan di atas mohon dikirim ke email: [email protected] dengan Subjek "Konsultan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Perkebunan Kabupaten Melawi” paling lambat 13 Mei 2020.


Cerita Terkini

Indonesia Menempati Lima Peringkat Teratas di WWQ Internasional 2019

Jakarta, 28 November 2019 – Sekolah Alam Indonesia (SAI) tingkat menengah pertama yang diwakili oleh Naima Bibia...

COLLABORATION OF FIRST RESPONDER NETWORK AND IAM FLYING VET FOR INDONE

Indonesian waters have an important role as a habitat for various migratory species such as whales, dolphins, turt...

Perempuan Perawat Alam

Oleh: Hijrah Nasir Kabut masih menyelimuti desa Ngarip pagi itu, saat puluhan perempuan berkumpul di ruangan ...

Get the latest conservation news with email